Tanah di Bali secara umum dikuasai oleh Desa Adat, namun dalam pengelolaannya diserahkan kepada warga masyarakat sebagai krama desa dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam awig-awig maupun perarem desa adat setempat. Tanah-tanah tersebut di Bali populer dengan sebutan tanah ayahan desa ( tanah AYDS / tanah PKD ). Yang berfungsi sebagai fungsi sosial dalam rangka memenuhi kewajiban dalam kegiatan adat istiadat yang berlaku di desa pekraman setempat. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan pesat sedangkan lokasi tanah yang ada sudah tidak memadai, sehingga fungsi sosial tanah berubah menjadi fungsi ekonomi yang dapat menjadi bahan sengketa dalam rumah tangga seperti halnya yang terjadi di desa Takmung Kecamatan Banjarangkan.

Sebagai Perbekel yang terpilih untuk kedua kalinya diharapkan dapat melaksanakan tugas yang lebih baik dari sebelumnya, tingkatkan komunikasi terhadap potensi masyarakat agar dapat membangun desa dengan program – program pembangunan yang telah ada, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk tetap menjaga situasi desa yang sudah kondusip, jangan mudah terpancing dengan isu – isu yang menyesatkan  waspadai penduduk pendatang / cek identitas kelengkapannya serta lakukan koordinasi dengan aparat terkait baik Polsek maupun Koramil setempat, kelola ADD dengan baik, rencanakan, laksanakan dan evaluasi. Lanjutkan program yang sudah berhasil dengan baik dan evaluasi kembali program-program yang tidak berhasil. Demikian harapan Bupati Klungkung DR. I Wayan Candra, S.H.,M.H., pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Perbekel Desa Timuhun dan Perbekel Desa Tusan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 bertempat di Wantilan Desa Timuhun Kecamatan Banjarangkan.